DEMOCRAZY.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengungkapkan temuan baru adanya dugaan keterlibatan pejabat eselon I di Kementerian Sosial (Kemensos) yang merekomendasikan kode "Bina Lingkungan". Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya penunjukan perusahaan penyalur bantuan sembako (Bansos) sembako di Kemensos dengan kode "Bina Lingkungan". "Penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down (penurunan kualitas dan harga) sehingga merugikan masyarakat dan negara," ujar Boyamin, Rabu siang (3/2). Boyamin pun menyebut, terdapat 12 perusahaan yang mendapatkan jatah proyek Bansos dengan kode "Bina Lingkungan" tersebut. "Oknum pemberi rekomendasi 'Bina Lingkungan' diduga pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN," ungkap Boyamin. Lalu, siapakah sosok PN tersebut? Penelusuran Kantor
DEMOCRAZY.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengungkapkan temuan baru adanya dugaan keterlibatan pejabat eselon I di Kementerian Sosial (Kemensos) yang merekomendasikan kode "Bina Lingkungan". Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya penunjukan perusahaan penyalur bantuan sembako (Bansos) sembako di Kemensos dengan kode "Bina Lingkungan". "Penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down (penurunan kualitas dan harga) sehingga merugikan masyarakat dan negara," ujar Boyamin, Rabu siang (3/2). Boyamin pun menyebut, terdapat 12 perusahaan yang mendapatkan jatah proyek Bansos dengan kode "Bina Lingkungan" tersebut. "Oknum pemberi rekomendasi 'Bina Lingkungan' diduga pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN," ungkap Boyamin. Lalu, siapakah sosok PN tersebut? Penelusuran Kantor