-->

Breaking

logo

Rabu, 17 Februari 2021

Survei TNI Lembaga Dipercaya Publik Dikritik, Begini Kata Pimpinan IPI

Survei TNI Lembaga Dipercaya Publik Dikritik, Begini Kata Pimpinan IPI

Survei-TNI-Lembaga-Dipercaya-Publik-Dikritik-Begini-Kata-Pimpinan-IPI

DEMOCRAZY.ID - Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menggelar survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. 

Survei lembaga pimpinan Burhanuddin Muhtadi ini menempatkan TNI sebagai lembaga paling tinggi mendapat kepercayaan masyarakat. 


Lewat akun Twitternya, Burhanuddin Muhtadi menayangkan data survei Indikator. Terlihat institusi TNI adalah lembaga paling dipercaya masyarakat. 


Menurut Burhanuddin Muhtadi, dibanding negara seperti Myanmar dan Thailand, stabilitas demokrasi di Indonesia ditunjang salah satunya oleh reformasi militer yang sukses. 


"Trust publik thd TNI paling tinggi dibanding lembaga-lembaga lain. Jika kita lihat bagaimana militer di Myanmar, Thailand atau Mesir yg melakukan kudeta thd pemerintahan demokratis, maka stabilitas demokrasi kita juga ditunjang salah satunya oleh reformasi militer TNI yg sukses" cuit Burhanuddin Muhtadi. 


Data yang dipaparkan Burhanuddin Muhtadi ini mendapat kritik dari jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono. 


Bagi Dandhy, institusi TNI tak layak dilakukan survei dalam hal kepercayaan publik karena TNi adalah institusi yang tertutup. 


"Bung, bagaimana mungkin ketika (1) KPK tak berwenang mengusut langsung korupsi TNI, (2) Komnas HAM tak berwewenang menyidik bahkan menangkap pelanggar HAM seperti KPK, dan (3) TNI punya banyak aturan kerahasiaan dibanding lembaga lain, lalu disurvei urusan "public trust"?" tanya Dandhy ke Burhanuddin Muhtadi. 


Menurut Burhanuddin Muhtadi, persoalan KPK dan Komnas HAM yang tidak punya kewenangan menyelidiki institusi TNI adalah persoalan yang harus diperjuangkan bersama. 


Kata Burhanuddin, dalam survei itu, lembaganya menggunakan pertanyaan standar dalam survei opini publik. 


"Ya kita perjuangkan supaya KPK dan Komnas HAM punya kewenangan untuk menyidik TNI. Wording pertanyaan yg kami pakai standar yg biasa digunakan dalam survei opini publik seperti yg dipakai WAPOR." tulis Burhanuddin. 


Bagi Dandhy, tetap saja tidak sejajar membandingkan TNI dengan lembagai lain terkait persepsi publik. 


Ini karena TNI adalah lembaga yang sulit diakses oleh publik. 


"Itulah poin saya. Dengan banyak "privilege" yang melindungi TNI dari standardisasi transparansi dan akses publik, tentu janggal membandingkan dengan lembaga sipil terkait persepsi publik. Karena publik memang merasa "tak pernah dengar ada kasus" atau "data tidak tersedia," cuit Dandhy. 


Menurut Dandhy, institusi sipil dan militer tak bisa diperbandingkan jika ukurannya persepsi. Karena persepsi sangat terkait dengan paparan informasi.


Burhanuddin Muhtadi mengatakan dirinya tidak membicarakan suksesnya demokrasi, tapi stabilitas demokrasi. 


"Stabilitas demokrasi diukur adanya persaingan elektoral yg rutin yg tdk dirampas aktor non-demokrasi spt militer. Militer tdk melakukan kudeta itu satu hal yg kita syukuri. Bhw TNI msh banyak kekurangan itu fakta jg," kicau Burhanuddin. [Democrazy/sra]