Politisi DPR asal Lampung Sebut SKB 3 Menteri Bertentangan dengan UUD 45, Berikut Penjelasannya

DEMOCRAZY.ID - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai seragam sekolah beratribut agama tertentu mendapat kritik dari politisi asal Lampung Al Muzzammil Yusuf.  Politisi PKS asal Lampung ini menyoroti relasi SKB 3 Menteri dengan pemerintah daerah. Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah mengevaluasi lagi terbitnya SKB 3 menteri.  Pernyataan anggota DPR RI fraksi PKS mengenai SKB 3 menteri ini dituangkan di akun Twitter Al Muzzammil Yusuf. Menurut dia, SKB 3 menteri itu sangat berlebihan.  "SKB tersebut akan diberlakukan 30 hari setelah disahkan dan berlaku untuk seluruh siswa/I SD,SMP,SMA (Sekolah Negeri) diseluruh Indonesia kecuali Aceh" cuitnya.  "Pasal 3 dan Pasal 5 SKB tersebut secara tegas melarang pemerintah daerah dan sekolah untuk mempergunakkan atribut kekhususan agama tertentu seperti contoh paling gampangnya adl busana muslimah." lanjutnya. "Bahkan Sanksi yang timbul dari SKB ini juga dapat dikenakan kepada Pemda dan Sekolah termasuk kepala