DEMOCRAZY.ID
Menanggapi wacana revisi UU ITE, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, lebih memilih untuk membedah alasan buzzer kian menjamur di masa Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
Menurutnya, hal itu tidak bisa dilepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan secara nyata bagi masyarakat.
“Lapangan pekerjaan kan semakin sempit, buzzer itu kan pekerjaan. Dia mengerjakan itu, jadi dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar,” jelasnya, Rabu (17/2).
“Itu menunjukkan bahwa negara pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga buzzer-buzzer kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan,” jelasnya lagi.
Fenomena kemunculan buzzer bayaran ini berakibat pada rusaknya persatuan bangsa dan disharmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga, menurut legislator asal Aceh ini, pemerintah tidak cukup meminta DPR melakukan revisi, tapi juga harus melakukan evaluasi.
“Menurut saya tidak cukup hanya meminta DPR melakukan evaluasi. Bukan begitu caranya. Caranya itu harus dievaluasi bagaimana budaya literasi di negeri ini yang harus diperkuat,” katanya.
Dia mengatakan kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi agar rakyat santun dalam berpendapat di ruang publik.
“Jadi, kementerian-kementerian itu harus kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi itu. Intinya memang tidak ada saluran,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/2) mengatakan, isu buzzer selalu dipermasalahkan .
Dan jadi kambing hitam oleh mereka yang kalah dalam menggiring opini publik untuk kepentingan politik pragmatis kelompok tertentu.
Pertarungan opini kini memang makin tajam terjadi di lini media sosial dengan berbagai platform yang digunakan.
Media mainstream bahkan seolah kewalahan menghadapi serbuan dari ganasnya ombak buzzer di media sosial, yang dipenuhi informasi yang tidak bisa lagi distir oleh satu kelompok tertentu saja.
Singkatnya, rakyat Indonesia hampir tidak bisa lagi dimobilisasi sesuai isu tertentu saja. Rakyat sudah tahu mana informasi yang benar dan mengandung kebaikan apabila diviralkan.
Sementara yang terjadi di linimasa media sosial adalah perang kepentingan lewat ‘perusahaan’ penyedia jasa layanan buzzer di antara kelompok elite politik saja.
Perang ini tidak ada hubungannya langsung dengan masyarakat kalangan bawah.
“Ini murni pertarungan opini publik di kalangan elite politik, akademisi, dan tokoh masyarakat menengah atas,” ungkap alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang salah dari kegiatan buzzer.
Bagi Silaen, kegiatan buzzer tidak salah selama tidak melanggar aturan yang berlaku.
Misalnya ujaran kebencian, menghasut (permusuhan, intoleransi), pornografi itu baru pelanggaran, dan sebagainya.
Buzzer bekerja sesuai kebutuhan yang membayar. Sementara kerja buzzer jadi barang dagangan yang laku di pasaran.
Untuk itu, Silaen meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan buzzer.
“Selama anggaran keuangan negara itu basisnya sebagai biaya belanja iklan marketing dan itu dilakukan sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang berlaku. Apa yang salah?” sambung Silaen. [Democrazy/pjst]
