DEMOCRAZY.ID - Partai Nasdem boleh dikatakan menjadi partai terakhir di koalisi pemerintah yang ikut arahan Presiden Joko Widodo. Yaitu, menolak revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan. Pada 28 Januari 2021, Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019. Jokowi juga disebutkan telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung. Kepada parpol pendukung, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Kepala Negara beranggapan, UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang pemilu. Apalagi saat ini, pemerintah dan semua elemen bangsa sedang fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Adapun Partai Nasdem, awalnya partai yang dipimpin Surya Paloh itu sangat ngotot agar UU Pemilu direvisi. Termasuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Adapun draf RUU Pemilu ini sebenarnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. RUU ini juga sebelumnya masuk dalam Prolegn
Nasdem Akhirnya Tunduk ke Jokowi, Kepentingan Bangsa atau Takut di-Reshuffle?
Februari 06, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Partai Nasdem boleh dikatakan menjadi partai terakhir di koalisi pemerintah yang ikut arahan Presiden Joko Widodo. Yaitu, menolak revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan. Pada 28 Januari 2021, Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019. Jokowi juga disebutkan telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung. Kepada parpol pendukung, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Kepala Negara beranggapan, UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang pemilu. Apalagi saat ini, pemerintah dan semua elemen bangsa sedang fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Adapun Partai Nasdem, awalnya partai yang dipimpin Surya Paloh itu sangat ngotot agar UU Pemilu direvisi. Termasuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Adapun draf RUU Pemilu ini sebenarnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. RUU ini juga sebelumnya masuk dalam Prolegn