DEMOCRAZY.ID - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) Covid-19 lantaran kader PDIP Ihsan Yunus tak kunjung diperiksa. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/2). Boyamin menilai penanganan perkara tersebut tidak secara serius dilakukan oleh tim penyidik KPK. "MAKI telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK atas terlantarnya penanganan perkara korupsi Bansos sembako Kementerian Sosial," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2). Boyamin menuturkan alasan gugatan adalah terkait dengan tidak pernah diperiksanya kader PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus. Padahal mengutip hasil rekonstruksi kasus, ujarnya, Ihsan diduga terlibat karena melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial dan salah satu tersangka Matheus Joko Santoso. Terlebih, operator Ihsan Yunus ya
DEMOCRAZY.ID - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) Covid-19 lantaran kader PDIP Ihsan Yunus tak kunjung diperiksa. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/2). Boyamin menilai penanganan perkara tersebut tidak secara serius dilakukan oleh tim penyidik KPK. "MAKI telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK atas terlantarnya penanganan perkara korupsi Bansos sembako Kementerian Sosial," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2). Boyamin menuturkan alasan gugatan adalah terkait dengan tidak pernah diperiksanya kader PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus. Padahal mengutip hasil rekonstruksi kasus, ujarnya, Ihsan diduga terlibat karena melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial dan salah satu tersangka Matheus Joko Santoso. Terlebih, operator Ihsan Yunus ya