DEMOCRAZY.ID - KPK bercerita soal cukong atau pemberi modal ke calon kepala daerah dalam Pilkada. Menurut KPK, tingginya biaya untuk Pilkada membuat calon kepala daerah harus mencari cukong yang berujung korupsi saat terpilih demi mengembalikan uang para cukong. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan. Lili awalnya bercerita soal anggaran yang dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti Pilkada. "Bagaimana kemudian kita melihat dari penelitian LIPI dan KPK bahwa setiap orang yang akan memimpin apakah di tingkat kabupaten/kota minimal akan mengeluarkan anggaran yang luar biasa, Rp 10 sampai Rp 30 miliar," kata Lili dalam sambutannya di aula rumah dinas Gubsu, Rabu (3/2/2021). Lili menyebut ada Calon Gubernur biasanya mengeluarkan biaya yang besar saat Pilkada. Lili mengatakan ada calon Gubernur yang menghabiskan biaya hingga Rp 100 miliar saat Pilkada. "Untuk calon Gubernur
DEMOCRAZY.ID - KPK bercerita soal cukong atau pemberi modal ke calon kepala daerah dalam Pilkada. Menurut KPK, tingginya biaya untuk Pilkada membuat calon kepala daerah harus mencari cukong yang berujung korupsi saat terpilih demi mengembalikan uang para cukong. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan. Lili awalnya bercerita soal anggaran yang dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti Pilkada. "Bagaimana kemudian kita melihat dari penelitian LIPI dan KPK bahwa setiap orang yang akan memimpin apakah di tingkat kabupaten/kota minimal akan mengeluarkan anggaran yang luar biasa, Rp 10 sampai Rp 30 miliar," kata Lili dalam sambutannya di aula rumah dinas Gubsu, Rabu (3/2/2021). Lili menyebut ada Calon Gubernur biasanya mengeluarkan biaya yang besar saat Pilkada. Lili mengatakan ada calon Gubernur yang menghabiskan biaya hingga Rp 100 miliar saat Pilkada. "Untuk calon Gubernur