DEMOCRAZY.ID
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK, Saparis Soedarjanto menyebut ada kawasan yang tergenang air di Semarang beberapa hari ini merupakan wilayah banjir. Kondisi diperparah dengan pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat.
"Penyesuaian infrastruktur [penampung air] itu ada keterlambatan dengan laju perubahan. Sebenarnya sudah diupayakan, tapi kecepatannya tidak imbang," terang Saparis ketika dihubungi, Senin (8/2).
Saparis menuturkan, pesatnya pembangunan idealnya juga diimbangi penguatan infrastruktur penampung air hujan seperti sistem pompa dan sistem drainase. Sehingga luapan air banjir bisa diantisipasi.
"Misalnya kita tahu bahwa daerah itu berkembang permukimannya, lahan [terbangun] juga tumbuh. Nah, kecepatan lahan terbangun tadi dengan kecepatan penyesuaian gorong-gorong gimana? Cepat mana? Kan [lebih cepat] lahan terbangun," tutur dia.
Menurut Saparis, upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun dengan peningkatan curah hujan akibat fenomena La Nina, kapasitas infrastruktur yang disiapkan tidak mumpuni.
"Walaupun kita lihat juga sudah ada upaya yang bagus dari teman-teman PU (Pekerjaan Umum) untuk memelihara gorong-gorong. Cuma kan kapasitasnya jadi tidak mampu, karena air yang masuk semakin banyak seiring dengan penambahan tutupan terbangun tadi," sambung Saparis lagi.
Ia pun mengatakan, penurunan proporsi penampung air seperti sawah dan rawa juga perlu dipertimbangkan dalam analisa banjir di Semarang.
Namun begitu, ia mengaku KLHK belum mendalami lebih jauh data terkait hal tersebut.
Sebelumnya, banjir yang menggenang wilayah Semarang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan warga terpaksa dievakuasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap sejumlah pompa penyedot banjir tak berfungsi optimal ketika banjir menerjang.
Sementara pengamat tata kota dan Wahana Lingkungan Hidup menduga pembangunan yang masif di kota tersebut telah memangkas daerah resapan air dan menyebabkan penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah yang tak terkendali. [Democrazy/cnn]
