DEMOCRAZY.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur seragam sekolah direvisi. Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mempersilakan pemerintah untuk mengkaji desakan tersebut. "Direvisi atau dicabut hampir sama, tinggal prosentasenya berapa. Kalau lebih dari 50 persen namanya dicabut, kalau kurang namanya direvisi. Silahkan dikaji," kata Faqih, Ahad (14/2). Kendati demikian, ia menilai yang lebih penting adalah pelibatan semua pemangku kepentingan dalam menerbitkan kebijakan agar tidak terus bikin ketidakstabilan dunia pendidikan. Selain itu, ia melihat banyak penolakan terhadap SKB Tiga Menteri tersebut lantaran semangat inklusif yang tidak sesuai dengan faktanya. "Faktanya SKB ini malah membatasi dan bernuansa melarang larang. Bahkan pendekatan yang dilakukan bukan persuasif tapi malah pendekatan represif pelarangan dan pencabutan budaya dan kesepakatan lokal yang sudah ada," kata politikus Partai Kea
DEMOCRAZY.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur seragam sekolah direvisi. Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mempersilakan pemerintah untuk mengkaji desakan tersebut. "Direvisi atau dicabut hampir sama, tinggal prosentasenya berapa. Kalau lebih dari 50 persen namanya dicabut, kalau kurang namanya direvisi. Silahkan dikaji," kata Faqih, Ahad (14/2). Kendati demikian, ia menilai yang lebih penting adalah pelibatan semua pemangku kepentingan dalam menerbitkan kebijakan agar tidak terus bikin ketidakstabilan dunia pendidikan. Selain itu, ia melihat banyak penolakan terhadap SKB Tiga Menteri tersebut lantaran semangat inklusif yang tidak sesuai dengan faktanya. "Faktanya SKB ini malah membatasi dan bernuansa melarang larang. Bahkan pendekatan yang dilakukan bukan persuasif tapi malah pendekatan represif pelarangan dan pencabutan budaya dan kesepakatan lokal yang sudah ada," kata politikus Partai Kea