DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mencatat, terdapat 104 konsesi pertambangan yang berada di wilayah rawan bencana gempa. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melarang pemberian izin pembangunan di kawasan rawan bencana. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan ratusan konsensi tersebut berada di area yang berisiko tinggi gempa bumi. Masyarakat pun sudah melayangkan protes atas adanya pembangunan pertambangan tersebut. "Kan Presiden Jokowi setahun yang lalu pernah menegaskan, jangan kasih izin termasuk izin pembangunan apa pun di kawasan-kawasan rawan dan rentan bencana," kata Merah Johansyah dalam diskusi daring, Jumat (29/1/2021). "Tapi kenyataannya, kami menemukan ada 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara di seluruh Indonesia berada di kawasan yang berisiko tinggi gempa," s ambungnya. Besaran luas 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara itu mencapai 1,6 juta hektare atau setara dengan luas Belgia. Adapun pe
DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mencatat, terdapat 104 konsesi pertambangan yang berada di wilayah rawan bencana gempa. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melarang pemberian izin pembangunan di kawasan rawan bencana. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan ratusan konsensi tersebut berada di area yang berisiko tinggi gempa bumi. Masyarakat pun sudah melayangkan protes atas adanya pembangunan pertambangan tersebut. "Kan Presiden Jokowi setahun yang lalu pernah menegaskan, jangan kasih izin termasuk izin pembangunan apa pun di kawasan-kawasan rawan dan rentan bencana," kata Merah Johansyah dalam diskusi daring, Jumat (29/1/2021). "Tapi kenyataannya, kami menemukan ada 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara di seluruh Indonesia berada di kawasan yang berisiko tinggi gempa," s ambungnya. Besaran luas 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara itu mencapai 1,6 juta hektare atau setara dengan luas Belgia. Adapun pe