DEMOCRAZY.ID
Ia mendukung rencana tersebut dan memberikan apresiasi.
“Menurut hemat kami itu cara yang baik dan elegan. Problem hukum yang disikapi dengan cara hukum lagi, jika legalitas Front Pembela Islam sudah tidak ada lagi, tetapi ingin terus berkiprah dengan legal standing yang formal, sebaiknya membuat Ormas baru dan legalitas baru,” kata Ustaz Jeje, Sabtu (2/1).
Ketika disinggung jika nama kepanjangan FPI menjadi Front Persatuan Islam, Ustaz Jeje mengaku tidak keberatan.
Menurut dia, membuat nama Ormas atau yayasan adalah hak konstitusional para pendirinya, dan sudah ada aturan perundangannya, apakah memenuhi kriteria atau tidak.
“Hanya saja perlu dipertimbangkan kesesuaian makna dan pola gerakannya. Jika kata front itu disandingkan dengan kalimat ‘Persatuan Islam’ kira-kira matching atau tidak,” katanya.
Ustaz Jeje berpandangan, jika masih menggunakan kata front yang lebih tepat adalah front dihubungkan dengan segmen dan gerakan yang khusus atau fokus pada bidang tertentu.
Umpamanya menjadi ‘Front Pejuang Indonesia’, atau ‘Front Pembela Indonesia’, sehingga lebih nasionalistis agar tidak dideskreditkan dan dipojokan sebagai Ormas yang anti NKRI sebagaimana tuduhan selama ini.
“Namun saya tegaskan di sini itu pendapat pribadi saya saja, sama sekali tidak bermaksud mencampuri hak teman-teman di FPI apalagi mengarahkan dan mengajari mereka, sama sekali tidak bermaksud begitu, karena para pimpinan FPI tentunya yang lebih tahu dan faham urusan internal mereka,” jelasnya. [Democrazy/idns]
