DEMOCRAZY.ID
Maklumat itu tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut yang berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Bambang, maklumat tersebut menunjukkan bahwa Korps Bhayangkara tampak kaget dalam menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
“Penerbitan maklumat tersebut adalah wujud kegagapan kepolisian dalam menindaklanjuti SKB. Saya tidak begitu yakin bahwa maklumat tersebut efektif dalam menekan gerakan yang selama ini sudah diinisiasi oleh FPI,” kata Bambang dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (1/1).
Menurut Bambang, pola-pola penerbitan maklumat hanya efektif sesaat dan sekadar efek kejut.
Namun, tidak efektif dalam waktu yang panjang menyikapi SKB FPI.
“Polisi tak bisa menindak secara tegas, dan tak bisa menyeret pendukung FPI yang kemungkinan besar akan bermetamorfosa menjadi ormas dengan nama lain,” ucap dia.
Di sisi lain, Bambang memahami, polisi memang tampak kebingungan menyikapi pelarangan aktivitas FPI setelah terbitnya SKB.
Pasalnya, langkah pelarangan bernuansa politik dan tanpa unsur hukum.
Polisi yang kebingungan, lanjut Bambang, hanya bisa merespons dengan mengeluarkan maklumat.
“Saya melihat bahwa dalam pembubaran FPI yang lebih tampak adalah pertimbangan-pertimbangan politiknya daripada pertimbangan hukum. Ini yang ke depan akan merepotkan Polri sendiri,” ujar dia.
