DEMOCRAZY.ID
Klarifikasi melalui video berdurasi dua menit tiga detik itu ditujukan kepada pada ulama Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin.
Cuitan dimaksud adalah terkait ‘Islam arogan’ yang sudah dihapusnya.
Ia menyatakan, bahwa kalimat tersebut diviralkan di media sosial secara tidak utuh.
“Komentar saya itu diviralkan, dipotong,” ujarnya, Minggu (31/1/2021).
Hal itu dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengesankan seoal-olah itu adalah pernyataan mandiri.
“Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustad Tengku Zulkarnain yang menurutnya telah melakukan provokasi SARA,"
“Yang mengatakan bahwa minoritas Indonesia itu arogan dan ke mayoritas,” ungkapnya.
“Jadi karena itu lah keluar kata ‘arogan’ di tulisan saya,” sambungnya.
Abu Janda juga menyatakan, komentar tersebut ia lontarkan sebagai seorang muslim dalam konteks kritikan perihal masalah internal Islam di dalam negeri saat ini.
Hal itu yang kemudian memunculkan kalimat ‘Islam sebagai agama pendatang dari Arab’.
Yang dimaksudnya adalah, Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab.
“Yang kedua, memang mereka arogan ke budaya lokal. Seperti mengharamkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya,”
“Jadi, bukan Islam nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Bukan generalisasi semua Islam,” sambungnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas kalimat yang ia tuliskan itu.
“Mohon maaf jika ada kesalahpahaman, maklum jempol menulis saat debat panas Jadi keluarnya suka tidak sinkron,” ujarnya.
“Sekali lagi saya ucapkan matur suwun kiai, gus, ustad, mohon arahannya terus,” tandasnya.
Rencananya, Abu Janda atau Permadi Arya akan diperiksa pada Senin (1/2/2021) besok.
Surat pemanggilan pun sudah dilayangkan penyidik Bareskrim Polri.
“Sudah dilayangkan surat panggilan,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, Sabtu (30/1).
Sementara, menanggapi pemanggilan dirinya, Abu Janda memastikan akan datang untuk memenuhi panggilan tersebut.
“Iya, datang,” singkatnya.
Untuk diketahui, Abu Janda atau Permadi Arya dilaporkan pada 28 Januari lalu oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Laporan tersebut diterima dengan registrasi nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. [Democrazy/psid]
