-->

Breaking

logo

Jumat, 29 Januari 2021

Epidemiolog Sebut Jokowi Keliru Jika Terapkan Karantina Mikro, Ini Alasannya

Epidemiolog Sebut Jokowi Keliru Jika Terapkan Karantina Mikro, Ini Alasannya

Epidemiolog-Sebut-Jokowi-Keliru-Jika-Terapkan-Karantina-Mikro-Ini-Alasannya
DEMOCRAZY.ID - Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menilai pemerintah keliru jika memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah tingkat mikro di lingkup RT dan RW.

Respons itu dia sampaikan menyusul kemungkinan opsi karantina terbatas yang tengah dibahas Presiden Joko Widodo bersama jajarannya. 


Menurut Windhu, penerapan karantina mikro harus diikuti dengan cakupan level makro atau setingkat provinsi atau kepulauan.


Sebab, ia melanjutkan, cakupan testing Covid-19 di Indonesia masih rendah. Sehingga belum diketahui secara pasti sejauh mana level penularan virus corona di setiap RT ataupun RW.


"Karantina wilayah tingkat mikro itu keliru, karena tes kita rendah. Kalau mikro itu kita harus tahu persis mana yang negatif mana yang positif, yang bener itu karantina makro seperti Pulau Jawa-Bali, atau tingkat provinsi," kata Windhu saat dihubungi, Kamis (28/1).


Selain itu, Windhu mengingatkan pemerintah supaya memikirkan dengan matang penerapan opsi karantina terbatas tersebut.


Menurutnya, karantina wilayah itu tidak mesti dilakukan asalkan pemerintah bisa meningkatkan kemampuan penelusuran kontak erat (tracing) Covid-19.


"Yang penting adalah kita menemukan kasus sebanyak mungkin. Kalau kita tahu mana yang positif dia kan diisolasi, jadi tidak bergerak dan tidak menularkan, kita tidak perlu karantina wilayah," tutur Windhu.


"Kalau kita tidak bisa menemukan kasus, kita tidak bisa menangani wabah," sambung dia lagi.


Sementara Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyampaikan, karantina wilayah memang perlu dilakukan sekalipun terlambat.


Namun, sepakat dengan Windhu, karantina wilayah idealnya dilakukan di tingkat makro.


"Kalau tingkat mikro, idealnya dilakukan di awal pandemi, ini sudah masalahnya lebih besar maka cakupan intervensinya harus lebih besar," kata Dicky saat dihubungi, Kamis (28/1).


Dicky juga menegaskan, penetapan karantina wilayah berbentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dilakukan secara ketat, ditambah upaya 3T (tracing, testing, treatment) yang digiatkan.


"Kalau kita mungkin PSBB ketat, tapi disamping itu, 3T jangan sampai dilupakan, itu yang penting," ucap dia.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan ada kemungkinan pemerintah menerapkan karantina wilayah setingkat RT/RW untuk meredam kasus Covid-19.


Ia mengatakan, teknis penerapan karantina terbatas tersebut masih terus diatur oleh pihaknya. 


Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pilihan kebijakan ini menyusul kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. [Democrazy/cnn]