DEMOCRAZY.ID - Partai Berkarya ingin partai-partai yang kadernya terbukti melakukan korupsi dan menjadi tahanan KPK dilarang ikut menjadi peserta pemilu 2024. Minimal di daerah pemilihan (dapil) tempat kader tersebut berasal. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyikapi draf revisi UU Pemilu yang akan dibahas DPR dan pemerintah. "Partai-partai yang terbukti melakukan korupsi uang negara, utamanya yang kadernya jadi tahanan KPK agar didiskualifikasi pada daerah pemilihannya (partainya tidak diikutkan di dapil atau daerah asal sang koruptor)," katanya melalui keterangan tertulis Kamis, (28/1). Dia juga mengusulkan agar partai yang kadernya sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi agar dilarang menjadi peserta pemilu dalam rentang waktu tertentu. "Minimal satu kali Pemilu," kata Badarudin. Secara garis besar, dia menolak UU Pemilu direvisi. Menurutnya, UU Pemilu yang ada sekarang masih bisa atau masih relevan untuk di
DEMOCRAZY.ID - Partai Berkarya ingin partai-partai yang kadernya terbukti melakukan korupsi dan menjadi tahanan KPK dilarang ikut menjadi peserta pemilu 2024. Minimal di daerah pemilihan (dapil) tempat kader tersebut berasal. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyikapi draf revisi UU Pemilu yang akan dibahas DPR dan pemerintah. "Partai-partai yang terbukti melakukan korupsi uang negara, utamanya yang kadernya jadi tahanan KPK agar didiskualifikasi pada daerah pemilihannya (partainya tidak diikutkan di dapil atau daerah asal sang koruptor)," katanya melalui keterangan tertulis Kamis, (28/1). Dia juga mengusulkan agar partai yang kadernya sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi agar dilarang menjadi peserta pemilu dalam rentang waktu tertentu. "Minimal satu kali Pemilu," kata Badarudin. Secara garis besar, dia menolak UU Pemilu direvisi. Menurutnya, UU Pemilu yang ada sekarang masih bisa atau masih relevan untuk di