DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab tudingan soal beredarnya foto bendera, mirip bendera HTI atau Taliban, yang ada disebut-sebut ada di meja kerjanya saat masih bekerja di KPK.
Secara gamblang Novel bercerita di lewat Youtube Channel miliknya yang diunggah pada Jumat (15/10/2021), dan mengatakan tudingan itu tidak benar.
Mulanya istri Novel, Rina Emilda menanyakan foto bendera tauhid yang konon ada di meja kerja Novel. Rina memanggil Novel dengan sebutan ‘Abi’.
“Itu awalnya tidak tau bagaimana. Namun ada orang-orang yang di framing, seolah-olah ada di mejanya Abi dan teman-teman yang 57 (lainnya). Padahal mah nggak,” ujar Novel membuka percakapan dengan istrinya.
Novel menceritakan, bendera tersebut ditemukan di lantai 10, di meja kerja seorang jaksa yang bekerja di KPK, dan bukan seorang muslim.
“Nggak ngerti juga kenapa (bendera itu) ada dimejanya (jaksa itu). Masalahnya ketika framing itu dibuat, dikait-kaitkan dengan pegawai KPK yang bekerja dengan baik, ini kan menjadi masalah,” kata Novel melanjutkan.
Saat munculnya isu itu pertama kali, baik Novel dan 57 rekannya yang lain, bahkan tidak tau.
Namun belakangan setelah ramai, mereka mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi.
“Katanya ada security yang kemudian naik ke lantai 10 karena habis olahraga, terus dia liat benda, kalau katanya sih bendera HTI, tapi apakah itu bendera HTI atau bendera tauhid aku juga belum pernah liat sebenarnya,” ungkap Novel.
“Dia juga bukan tugasnya di daerah situ (lantai 10), itu bukan area pengawasan dia. Dia tidak tau apa yang terjadi disitu,” kata Novel.
“Ia bilang seolah-olah ‘(Novel/kawan-kawan) Taliban nih, bener nih’. Apakah dia bercanda atau apapun, faktanya narasi bohong itu disebar luaskan. Jadi wajar untuk hal itu di KPK jadi masalah serius. Di KPK kan tidak boleh bohong. Kejujuran menjadi hal penting. Ketika menyampaikan hal itu (jadi) masalah,” ungkapnya.
Novel membantah telah memecat security yang telah menyebarkan kebohongan itu, karena ia tidak mengurusi bagian kepegawaian.
“Di KPK itu security ada di bawah biro umum. Biro umum dibawah ‘Kesekjenan’, jadi itu tidak ada kaitannya dengan bagian penindakan. Abi kenal juga nggak. Jadi nggak ada urusan. Abi di KPK kan penyidik, tidak ada urusan dengan kepegawaian, tidak ada urusan mengenai etik, apalagi soal mecat memecat,” ujarnya.
Novel mengatakan jika ada masalah pelanggaran seperti hal itu di KPK, pegawai bermasalah memiliki sejumlah pilihan kausul, boleh mengundurkan diri untuk mencegah adanya catatan kepegawaian.
Namun Novel memastikan diri tidak memiliki urusan soal pecat memecat pegawai.
Rina yang bertanya pada Novel, bahkan menyebut ada isu yang menyebut bahwa security itu tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) Banser.
“Apa sih ini, ada Banser, HTI, Taliban, pusing dengar berita-berita itu,” kata Rina Emilda.
“Udahlah, nggak perlu ikut-ikut urusan itu, karena itu memang urusan yang sengaja dibuat macam-macam. Masalahnya adalah, mau dia dari ormas manapun, mestinya ormas itu tidak suka juga ada anggotanya yang berbohong, tentunya mereka mempunyai prinsip memegang integritas, tetap berkata jujur. Jadi siapapun dia, dari ormas manapun, ketika tidak jujur, berbohong, tentu itu jadi masalah,” kata Novel menjawab pertanyaan istrinya.
“Saya pikir kalaupun dia Banser, pasti di Bansernya juga dimarahin,” lanjut Novel. [Democrazy/tribun]
