DEMOCRAZY.ID - Delapan fraksi kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sikap ini ditunjukkan delapan fraksi di Senayan untuk merespons isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan uji materi Undang-undang Pemilu dengan sistem pemilu tertutup. Adapun sikap penolakan itu disampaikan delapan fraksi melalui konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Terpantau fraksi PDIP yang tidak ikut dalam konferensi pers. Masing-masing pimpinan atau anggota fraksi menyampaikan sikap penolakan mereka. Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir yang mengawali konferensi pers menegaskan bahwa sistem pemilu terbuka sudah berlaku sejak lama sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Terlebih tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. "Maka kami meminta supaya tetap sistemnya terbuka," kata Kamhar. Sementara itu dari Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto mengingatkan bahwa MK pada 2008 sudah pernah memutuskan sistem pemilu berubah dari tertutup menjadi
DEMOCRAZY.ID - Delapan fraksi kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sikap ini ditunjukkan delapan fraksi di Senayan untuk merespons isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan uji materi Undang-undang Pemilu dengan sistem pemilu tertutup. Adapun sikap penolakan itu disampaikan delapan fraksi melalui konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Terpantau fraksi PDIP yang tidak ikut dalam konferensi pers. Masing-masing pimpinan atau anggota fraksi menyampaikan sikap penolakan mereka. Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir yang mengawali konferensi pers menegaskan bahwa sistem pemilu terbuka sudah berlaku sejak lama sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Terlebih tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. "Maka kami meminta supaya tetap sistemnya terbuka," kata Kamhar. Sementara itu dari Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto mengingatkan bahwa MK pada 2008 sudah pernah memutuskan sistem pemilu berubah dari tertutup menjadi