HNW Kecewa Jokowi Mencla-Mencle: Dulu Pernah Bilang Tidak Mau Ditarik-Tarik ke Pilpres!

DEMOCRAZY.ID - Sikap mencla-mencle seolah sedang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2024. 

Sebab, dulu mantan walikota Solo itu pernah menyatakan tidak mau ditarik dalam pilpres, tapi nyatanya kini justru berbeda.

Kini, Presiden Joko Widodo bahkan seolah menjadikan Istana Negara sebagai posko pemenangan kelompok tertentu. 

Jokowi juga dinilai cawe-cawe terlalu dalam urusan peta politik partai dalam menghadapi Pemilu.

“Pak Jokowi sudah benar ketika dulu bilang, ‘Pilpres domainnya partai politik, jangan ditarik-tarik’. Sudah benar itu. Mestinya itu dilaksanakan,” tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Minggu (7/5).

Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan soal teguran Pramono Anung kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak boleh menggunakan Istana Negara untuk membahas kepentingan politik dan berlaku netral.

Kini, Hidayat justru mempertanyakan konsistensi Pramono Anung yang tidak menegur Jokowi lantaran mengumpulkan ketum partai politik di Istana Negara untuk membahas Pemilu 2024.

Hidayat menekankan, Istana Negara bukan hanya tempat kerja presiden semata, tetapi milik semua pihak.

“Kepala negara itu adalah yang mengayomi warga bangsa, apapun latar belakang politiknya, apapun afiliasi koalisinya, selama mereka dalam koridor konstitusi dan UU, maka mereka posisinya sama di depan hukum,” tegasnya. 

Akui Undang 6 Ketum Parpol Bahas Capres-Cawapres di Istana, Jokowi: Saya Ini Kan Pejabat Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui membahas soal peta politik jelang Pemilu. 

Bahkan Jokowi dan para ketum parpol sempat menyinggung soal capres dan cawapres 2024 nanti.

“Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. 

Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi menilai langkahnya mengundang para petinggi parpol koalisi ke Istana tidak melanggar konstitusi. 

Sebab sebagai presiden, Jokowi juga merupakan pejabat politik yang memiliki hak untuk berbicara dan berdiskusi soal politik di Istana.

“Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Presiden

Dia menegaskan urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.

Namun, sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.

“Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujarnya.

Jokowi mengaku banyak membicarakan berbagai topik dalam pertemuannya dengan ketum parpol selama tiga jam tersebut pada Selasa (2/5/2023) kemarin. 

Namun dia tidak mau merinci soal topik yang menjadi pembahasannya dengan para ketum parpol.

“Yang dibahas banyak sekali. Wong 3 jam banyak sekali,” tuturnya. [Democrazy/rmol]