DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana turut berkomentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Denny, putusan ini semakin memperjelas adanya agenda pemenangan dalam Pilpres 2024. Dilakukan melalui instrumen penegakan hukum. "Inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Kamis (25/5). Denny mengatakan, ada dua norma UU KPK yang diubah dalam putusan MK yang dibacakan pada hari ini. Pertama, yakni syarat minimal menjadi pimpinan KPK bukan hanya minimal 50 tahun lagi, tetapi juga bisa diikuti bagi yang sudah pernah menjabat (incumbent) alias berpengalaman. Melalui putusan itu, N
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana turut berkomentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Denny, putusan ini semakin memperjelas adanya agenda pemenangan dalam Pilpres 2024. Dilakukan melalui instrumen penegakan hukum. "Inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Kamis (25/5). Denny mengatakan, ada dua norma UU KPK yang diubah dalam putusan MK yang dibacakan pada hari ini. Pertama, yakni syarat minimal menjadi pimpinan KPK bukan hanya minimal 50 tahun lagi, tetapi juga bisa diikuti bagi yang sudah pernah menjabat (incumbent) alias berpengalaman. Melalui putusan itu, N