DEMOCRAZY.ID - Ada upaya lepas tangan dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Hal itu terlihat saat Ahok menyebut hanya berada di posisi kelima dalam penentuan kebijakan di Pertamina, termasuk soal harga BBM. Dalam artian, Ahok ingin menyebut bahwa posisinya sebagai komut tidak punya kekuatan. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, alasan jadi orang nomor lima soal kenaikan harga BBM bukan berarti Ahok jadi tidak sanggup mengubah aturan. "Sebagai komisaris utama, dia bisa menolak menyetujui segala kebijakan korporasi yang strategis, termasuk menghindarkan kerugian Pertamina dari utang yang semakin besar," ujar Satyo, Selasa (8/11). Satyo melihat, Pertamina dari waktu ke waktu terus merugi, namun karyawan dan pimpinan perusahaan terus bertambah kaya. Sebagai komut, Ahok harusnya membuat gebrakan untuk perseroan BUMN yang mestiny
DEMOCRAZY.ID - Ada upaya lepas tangan dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Hal itu terlihat saat Ahok menyebut hanya berada di posisi kelima dalam penentuan kebijakan di Pertamina, termasuk soal harga BBM. Dalam artian, Ahok ingin menyebut bahwa posisinya sebagai komut tidak punya kekuatan. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, alasan jadi orang nomor lima soal kenaikan harga BBM bukan berarti Ahok jadi tidak sanggup mengubah aturan. "Sebagai komisaris utama, dia bisa menolak menyetujui segala kebijakan korporasi yang strategis, termasuk menghindarkan kerugian Pertamina dari utang yang semakin besar," ujar Satyo, Selasa (8/11). Satyo melihat, Pertamina dari waktu ke waktu terus merugi, namun karyawan dan pimpinan perusahaan terus bertambah kaya. Sebagai komut, Ahok harusnya membuat gebrakan untuk perseroan BUMN yang mestiny