DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR hari ini (16/8/2022) dinilai klise karena hanya mengulang-ngulang apa yang sudah diamanatkan dalam UUD.
Pidato tersebut tak memberikan informasi baru yang berguna menunjang perubahan pemerintahan lebih konkret.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan pidato Jokowi terlalu normatif.
Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kekaburan tentang ke mana arah pembangunan pemerintah sebenarnya.
"Jokowi misalnya, hanya menyampaikan pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin," kata Jamil, Selasa (16/8/2022).
Jamil menjelaskan pernyataan seperti itu sudah diatur mulai dari UUD hingga UU.
Ia pun berujar Jokowi hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
Padahal, kata dia, dalam sidang tahunan MPR idealnya seorang presiden menyampaikan capaian yang detail terkait pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi di Indonesia satu tahun terakhir.
Begitu juga capaian terkait hak perempuan dan kelompok marjinal.
"Selain capaian, idealnya presiden juga menyampaikan apa saja yang akan dilakukan pada satu tahun ke depan.
Dengan begitu masyarakat akan mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi serta hak perempuan dan kelompok marjinal," jelas Jamil.
Dengan pidato seperti itu, Jamil melanjutkan, masyarakat tentunya tidak tahu arah prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada satu tahun ke depan.
Dampaknya, hal ini dapat membuat masyarakat apatis terhadap rencana pembangunan pemerintah.
"Karena itu, jangan salahkan kalau masyarakat tidak responsif terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah satu tahun ke depan," tandasnya. [Democrazy/poskota]
