DEMOCRAZY.ID - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pihaknya soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan kemenangan sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang menyandera dan mengatur Indonesia. Ia mengatakan akan memimpin gerakan pengembalian kedaulatan negara ke tangan rakyat, karena negara tidak boleh dikuasi oleh kekuatan oligarki. "Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh oligarki," kata La Nyalla dalam keterangannya, Jumat (8/7). La Nyalla bilang, kedaulatan rakyat sudah final dalam sistem yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Namun, menurutnya, hal itu kemudian dobongkar secara menyeluruh lewat amendemen UUD 1945 yang ugal-ugalan pada 1999 hingga 2002. Menurutnya, amendemen itu pun membuat Indo
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pihaknya soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan kemenangan sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang menyandera dan mengatur Indonesia. Ia mengatakan akan memimpin gerakan pengembalian kedaulatan negara ke tangan rakyat, karena negara tidak boleh dikuasi oleh kekuatan oligarki. "Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh oligarki," kata La Nyalla dalam keterangannya, Jumat (8/7). La Nyalla bilang, kedaulatan rakyat sudah final dalam sistem yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Namun, menurutnya, hal itu kemudian dobongkar secara menyeluruh lewat amendemen UUD 1945 yang ugal-ugalan pada 1999 hingga 2002. Menurutnya, amendemen itu pun membuat Indo