DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Achmad menolak biaya Technical Landing Jamaah Embarkasi Surabaya. Itu yang dibebankan pada anggaran tambahan haji reguler yang diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. “Kami keberatan. Kami fraksi Demokrat menolak, ini memberatkan,” kata Ahmad, Kamis (2/6/2022). Menurut Achmad, biaya technical landing itu merupakan publik service yang seharusnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, seharusnya jauh-jauh hari pemerintah sudah mempersiapkan semua fasilitas bandara untuk keberangkatan jamaah haji. “Inikan infrastruktur, jadi kurang adil instruktur untuk publik service dibebankan kepada jamaah. Ini tidak pas,” ujarnya. “Karena itu kewenangan kemenhub, jadi tentunya arahnya ke APBN. jangan sampai ada temuan nantinya. Kita tidak disiplin dalam menggunakan anggaran,” Achmad menyesalkan kurangnya koordinasi Kemenag dan Kemenhub untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dan kelancaran jamaah
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Achmad menolak biaya Technical Landing Jamaah Embarkasi Surabaya. Itu yang dibebankan pada anggaran tambahan haji reguler yang diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. “Kami keberatan. Kami fraksi Demokrat menolak, ini memberatkan,” kata Ahmad, Kamis (2/6/2022). Menurut Achmad, biaya technical landing itu merupakan publik service yang seharusnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, seharusnya jauh-jauh hari pemerintah sudah mempersiapkan semua fasilitas bandara untuk keberangkatan jamaah haji. “Inikan infrastruktur, jadi kurang adil instruktur untuk publik service dibebankan kepada jamaah. Ini tidak pas,” ujarnya. “Karena itu kewenangan kemenhub, jadi tentunya arahnya ke APBN. jangan sampai ada temuan nantinya. Kita tidak disiplin dalam menggunakan anggaran,” Achmad menyesalkan kurangnya koordinasi Kemenag dan Kemenhub untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dan kelancaran jamaah