Reshuffle Kabinet Tanpa Kehadiran Wapres, Pengamat: Lebih Kepada Negosiasi Politik, Bukan Kepentingan Publik

DEMOCRAZY.ID - Reshuffel Kabinet tanpa Wapres yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik, terlebih didominasi oleh ketua Partai Politik.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyoroti posisi kursi Menteri yang diduki oleh ketua partai politik, menurutnya hal ini dilakukan hanya kepada negoisasi politik semata, bukan berdasarkan kepentingan publik.  Dia menyampaikan bahwa perombakan kabinet yang menempatkan sejumlah ketum Parpol sebagai Menteri akan menimbulkan persepsi negoisasi politik. “Lebih ke negoisasi kepada politik kepada partai politik, bukan pada kepentingan publik,” kata Dedi Kurnia Syah, Sabtu 18 Juni 2022.  Menurut pendapatnya, jika reshuffle kabinet murni sebagai perbaikan dan mementingkan kepentingan rakyat, maka jabatan penting itu tidak seharusnya dihuni oleh ketua Parpol. Lebih lanjut, Dedi Kurnia menyampaikan bahwa, Istana Negara merupakan markas presiden dan tidak seharunya dijadikan sebagai panggung politik.  Namu