DEMOCRAZY.ID - Petinggi Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Maarif, meradang setelah mendengar pernyataan pegiat media sosial Ade Armando yang menginginkan pernikahan beda agama di Indonesia diberi ruang. Ade memandang dua insan yang beda agama bisa melangsungkan pernikahan tanpa ada hambatan dengan keyakinannya. Menurut Slamet, pemikiran Ade Armando sudah menyimpang dari ajaran agama, terlebih Islam yang menjadi keyakinannya. Kata Slamet, dosen Universitas Indonesia itu sudah memposisikan otak sebagai Tuhannya sendiri. "Makin keliatan ga punya pegangan agama. Dia otak jadi Tuhannya, HAM jadi sesembahannya," kata Slamet kepada wartawan, Kamis (23/06/2022). Slamet juga membantah jika dalam Islam memperbolehkan nikah berbeda agama. Slamet menilai hal itu sebagai penafsiran orang liberal yang tak sejalan dengan mayoritas ulama. Ia menjabarkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Penetapan
Ade Armando Minta MK Legalkan Nikah Beda Agama, PA 212 Meradang: Dia Otak Jadi Tuhannya, HAM Jadi Sesembahannya!
Juni 24, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Petinggi Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Maarif, meradang setelah mendengar pernyataan pegiat media sosial Ade Armando yang menginginkan pernikahan beda agama di Indonesia diberi ruang. Ade memandang dua insan yang beda agama bisa melangsungkan pernikahan tanpa ada hambatan dengan keyakinannya. Menurut Slamet, pemikiran Ade Armando sudah menyimpang dari ajaran agama, terlebih Islam yang menjadi keyakinannya. Kata Slamet, dosen Universitas Indonesia itu sudah memposisikan otak sebagai Tuhannya sendiri. "Makin keliatan ga punya pegangan agama. Dia otak jadi Tuhannya, HAM jadi sesembahannya," kata Slamet kepada wartawan, Kamis (23/06/2022). Slamet juga membantah jika dalam Islam memperbolehkan nikah berbeda agama. Slamet menilai hal itu sebagai penafsiran orang liberal yang tak sejalan dengan mayoritas ulama. Ia menjabarkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Penetapan