DEMOCRAZY.ID - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kemendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu berperan besar menghidupkan polemik dari penunjukan Pj. kepala daerah yang berasal dari TNI aktif. Aliabbas mengatakan itu setelah muncul polemik dari penunjukan Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat. Pihak pemerintah menganggap penunjukan itu sudah sesuai aturan. Namun, beberapa pihak mempertanyakan penunjukan tersebut karena Brigjen Chandra berstatus perwira TNI aktif. Menurut Aliabbas, polemik muncul karena Kemendagri tidak kunjung membuat aturan turunan tentang penunjukan Pj. Kepala Daerah. "Akar masalah kekisruhan ini terjadi karenaKementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan petunjuk teknis," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/5). Aliabbas mengatakan, tanpa aturan jelas dan detail tentu menghasilkan perdebatan ketika perwira TNI aktif ditunjuk me
DEMOCRAZY.ID - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kemendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu berperan besar menghidupkan polemik dari penunjukan Pj. kepala daerah yang berasal dari TNI aktif. Aliabbas mengatakan itu setelah muncul polemik dari penunjukan Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat. Pihak pemerintah menganggap penunjukan itu sudah sesuai aturan. Namun, beberapa pihak mempertanyakan penunjukan tersebut karena Brigjen Chandra berstatus perwira TNI aktif. Menurut Aliabbas, polemik muncul karena Kemendagri tidak kunjung membuat aturan turunan tentang penunjukan Pj. Kepala Daerah. "Akar masalah kekisruhan ini terjadi karenaKementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan petunjuk teknis," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/5). Aliabbas mengatakan, tanpa aturan jelas dan detail tentu menghasilkan perdebatan ketika perwira TNI aktif ditunjuk me