DEMOCRAZY.ID - Kemarahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dianggap wajar oleh Ekonom Senior Faisal Basri. Khususnya ketika sederet harga barang dan jasa kini menjadi mahal. "Rakyat itu pantas marah," tegas Faisal saat berbincang CNBC Indonesia, dikutip Kamis (12/6/2022). Dimulai dari kebijakan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan beberapa waktu lalu. Kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), namun di sisi lain memberikan insentif kepada perusahaan. Pemerintah juga mengebut pembangunan proyek infrastruktur di tengah kesusahan rakyat. Di samping itu juga langkah pemerintah mengubah prioritas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari skema bantuan sosial (bansos) menjadi subsidi energi dinilai tidak bijak. "Pemerintah tidak bijak mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk berjaga-jaga. Ini jatah rakyat yang terkena pandemi, kok diambil untuk subsidi yang punya mobil," jelas Faisal. Apalagi, pemerintah juga mengalokasikan sebagian
DEMOCRAZY.ID - Kemarahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dianggap wajar oleh Ekonom Senior Faisal Basri. Khususnya ketika sederet harga barang dan jasa kini menjadi mahal. "Rakyat itu pantas marah," tegas Faisal saat berbincang CNBC Indonesia, dikutip Kamis (12/6/2022). Dimulai dari kebijakan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan beberapa waktu lalu. Kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), namun di sisi lain memberikan insentif kepada perusahaan. Pemerintah juga mengebut pembangunan proyek infrastruktur di tengah kesusahan rakyat. Di samping itu juga langkah pemerintah mengubah prioritas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari skema bantuan sosial (bansos) menjadi subsidi energi dinilai tidak bijak. "Pemerintah tidak bijak mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk berjaga-jaga. Ini jatah rakyat yang terkena pandemi, kok diambil untuk subsidi yang punya mobil," jelas Faisal. Apalagi, pemerintah juga mengalokasikan sebagian