Breaking

logo

04 April 2022

Kacau! Dilanda Krisis BBM-Pangan, Seluruh Menteri Kabinet Sri Lanka Mengundurkan Diri Massal

Kacau! Dilanda Krisis BBM-Pangan, Seluruh Menteri Kabinet Sri Lanka Mengundurkan Diri Massal

Kacau! Dilanda Krisis BBM-Pangan, Seluruh Menteri Kabinet Sri Lanka Mengundurkan Diri Massal

DEMOCRAZY.ID - Para menteri kabinet Sri Lanka mengundurkan diri secara massal setelah protes atas penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade pecah. 


Total 26 menteri mengajukan surat pengunduran diri, tetapi tidak Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa atau saudaranya Presiden Gotabaya Rajapaksa.


Dilansir dari BBC, Senin (4/4/2022), pengunjuk rasa menentang jam malam untuk turun ke jalan di beberapa kota. 


Negara ini sedang bergulat dengan apa krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.


Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar. 


Dengan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih, dan kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar, kemarahan publik telah mencapai titik tertinggi baru.


Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa menteri kabinet telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada perdana menteri.


Putra perdana menteri sendiri, Namal Rajapaksa, termasuk di antara mereka yang mengundurkan diri. 


Dia berharap itu akan membantu 'keputusan presiden dan PM untuk membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah'.


Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memberlakukan jam malam 36 jam pada hari Jumat, sehari setelah bentrokan di dekat kediamannya. 


Orang-orang dilarang berada di jalan umum mana pun, di taman, di kereta api atau di tepi pantai kecuali mereka memiliki izin tertulis dari pihak berwenang dan akses ke media sosial diblokir sementara.


Jam malam akan tetap berlaku hingga pukul 06.00 waktu setempat hari ini. 


Pada hari Minggu (3/4), tentara bersenjatakan senapan serbu memblokir upaya ratusan pengunjuk rasa untuk berbaris ke Lapangan Kemerdekaan di ibu kota.


"Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa gelombang telah mengubah pemerintahan otokratisnya," kata anggota parlemen oposisi Harsha de Silva kepada kantor berita AFP di sebuah rapat umum.


"Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kami masih demokrasi," kata anggota parlemen oposisi lainnya, Eran Wickramaratne.


Di Kandy, sebuah kota berpenduduk 125.000 orang di Provinsi Tengah, polisi menembakkan gas air mata ke ratusan mahasiswa yang memprotes di dekat Universitas Peradeniya. [Democrazy/detik]