Jubir LBP Respons Desakan ICW Soal Big Data Pemilu: Terserah Pak Luhut Lah Mau Buka atau Enggak!

DEMOCRAZY.ID - Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) soal permintaan membuka big data 'penundaan pemilu 2024.'  Menurutnya, data tersebut bukan data pemerintah, tapi data internal Luhut. "Itu kan bukan data pemerintah. Internal Pak Luhut kok yang olah data tersebut," kata Jodi saat dihubungi, Minggu (3/4/2022). Menurut Jodi, Luhut memiliki hak untuk membuka atau tidak data tersebut.  Sebab big data tersebut katanya, tidak menggunakan anggaran pemerintah. "Nggak pakai anggaran atau resources pemerintah. Terserah pihak Pak Luhut lah mau buka atau nggak," ujarnya. ICW Tunggu Balasan Surat dari Luhut Sebelumnya, ICW menunggu Luhut membaca surat permohonan informasi terkait big data penundaan Pemilu 2024. ICW masih menunggu balasan surat dari Luhut. "Kami masih menunggu jawaban dari Saudara Luhut Binsar Pandjaitan perihal surat permintaan informasi publik tersebut. Maka dari itu, kami berha