DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya boneka oligarki yang membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatur semua urusan di Indonesia. Jokowi boneka oligarki terlihat adanya UU Cipta Kerja dan UU Minerba. “Jokowi bersedia tampil sebagai boneka oligarki sambil membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut yang dibesarkan Orde Baru, mengurus semuanya,” Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar kepada redaksi SuaraNasional , Ahad (10/4/2022). Kata Smith, Jokowi menjadi boneka oligarki terlihat ada UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Kedua UU itu hanya melayani oligarki. “UU Cipta Kerja yang melayani kepentingan oligarki sambil mengorbankan kepentingan buruh. UU ini dibuat tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedur pembuatan UU sehingga MK memvonisnya sebagai inkonstitusional. Berikut, UU Minerba yang juga melayani kepentingan oligarki dan asing seraya melonggarkan pada kepatuhan menjaga lingkungan,” ungkapnya. UU KPK direvis
Direktur IDE: Semua Urusan Diserahkan ke Luhut, Jokowi Hanya Jadi Boneka Oligarki!
April 10, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya boneka oligarki yang membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatur semua urusan di Indonesia. Jokowi boneka oligarki terlihat adanya UU Cipta Kerja dan UU Minerba. “Jokowi bersedia tampil sebagai boneka oligarki sambil membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut yang dibesarkan Orde Baru, mengurus semuanya,” Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar kepada redaksi SuaraNasional , Ahad (10/4/2022). Kata Smith, Jokowi menjadi boneka oligarki terlihat ada UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Kedua UU itu hanya melayani oligarki. “UU Cipta Kerja yang melayani kepentingan oligarki sambil mengorbankan kepentingan buruh. UU ini dibuat tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedur pembuatan UU sehingga MK memvonisnya sebagai inkonstitusional. Berikut, UU Minerba yang juga melayani kepentingan oligarki dan asing seraya melonggarkan pada kepatuhan menjaga lingkungan,” ungkapnya. UU KPK direvis