DEMOCRAZY.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak mau membuka 'big data' soal penundaan Pemilu. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menilai, alasan Luhut yang memiliki hak untuk tidak membuka 'big data' penundaan pemilu bertentangan dengan jabatannya sebagai pejabat publik. Menurut BEM UI, sebagai pejabat publik, Menko Luhut wajib menjawab berbagai kegelisahan yang timbul di masyarakat dan menghadirkan yang sebenarnya. Terlebih Menko Luhut telah mengeluarkan pernyataan yang berkonsekuensi besar terhadap masyarakat Indonesia. "Kami bagian dari masyarakat Indonesia berhak meminta Pak Luhut membuka 'big data' tersebut agar kami tahu ini bukan hoax, tipuan atau sekadar lip service, dan apakah benar dapat menjadi dasar yang sah atau tidak," ujar Melki di program Kompas Petang, Selasa (12/4/2022). "Karena setahu kami berbagai survei beredar
BEM UI Curiga Luhut Tak Mau Buka 'Big Data' Karena Pesanan Presiden Jokowi
April 12, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak mau membuka 'big data' soal penundaan Pemilu. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menilai, alasan Luhut yang memiliki hak untuk tidak membuka 'big data' penundaan pemilu bertentangan dengan jabatannya sebagai pejabat publik. Menurut BEM UI, sebagai pejabat publik, Menko Luhut wajib menjawab berbagai kegelisahan yang timbul di masyarakat dan menghadirkan yang sebenarnya. Terlebih Menko Luhut telah mengeluarkan pernyataan yang berkonsekuensi besar terhadap masyarakat Indonesia. "Kami bagian dari masyarakat Indonesia berhak meminta Pak Luhut membuka 'big data' tersebut agar kami tahu ini bukan hoax, tipuan atau sekadar lip service, dan apakah benar dapat menjadi dasar yang sah atau tidak," ujar Melki di program Kompas Petang, Selasa (12/4/2022). "Karena setahu kami berbagai survei beredar