DEMOCRAZY.ID - Kementerian Keuangan mengumumkan, per akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah sebesar Rp 7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Maret 2022, terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022. "Penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ini digunakan untuk menutup pembiayaan APBN. [...] Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali," tulis laporan APBN Kita edisi Maret, dikutip Rabu (30/3/2022). Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88% dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022. Atau sebesar Rp 6.164,2 triliun. Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh rupiah yakni 70,07%. Adapun kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 1
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Keuangan mengumumkan, per akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah sebesar Rp 7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Maret 2022, terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022. "Penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ini digunakan untuk menutup pembiayaan APBN. [...] Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali," tulis laporan APBN Kita edisi Maret, dikutip Rabu (30/3/2022). Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88% dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022. Atau sebesar Rp 6.164,2 triliun. Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh rupiah yakni 70,07%. Adapun kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 1