DEMOCRAZY.ID - Mundurnya SoftBank Group dari mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata disoroti oleh para anggota dewan di Senayan. Tanpa investasi dari perusahaan modal ventura asal Jepang itu, banyak yang khawatir penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin besar untuk IKN. Pemerintah diminta mengkaji dengan serius dampak penarikan investasi tersebut. Permintaan itu datang dari Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama. Khususnya, persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Pasalnya, mencari investor baru bukan hal mudah. “Pemerintah jangan sampai memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” tegasnya, Rabu (16/3/2022). Ia juga mempertanyakan alasan mundurnya perusahaan tersebut tatkala Pemerintah sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhonny Rahajoe. Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan
Duh! Gegara SoftBank Group Mundur Dari Mega Proyek IKN, Senayan Cium Bau-bau 'APBN' Bakal Terkuras
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Mundurnya SoftBank Group dari mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata disoroti oleh para anggota dewan di Senayan. Tanpa investasi dari perusahaan modal ventura asal Jepang itu, banyak yang khawatir penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin besar untuk IKN. Pemerintah diminta mengkaji dengan serius dampak penarikan investasi tersebut. Permintaan itu datang dari Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama. Khususnya, persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Pasalnya, mencari investor baru bukan hal mudah. “Pemerintah jangan sampai memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” tegasnya, Rabu (16/3/2022). Ia juga mempertanyakan alasan mundurnya perusahaan tersebut tatkala Pemerintah sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhonny Rahajoe. Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan