DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun terus menyoroti proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dikritik oleh banyak kalangan.
Refly Harun mengaku heran ketika proyek IKN yang dikritik banyak kalangan terkesan dipaksakan untuk terus berjalan.
Refly Harun menyebut DPR seolah tak berkutik di hadapan Presiden Jokowi meski proyek IKN baru dikritik banyak kalangan.
Refly Harun kemudian menyinggung peran penting konsep good governance dan clean government dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mantan jurnalis Media Indonesia (MI) itu mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terkesan memaksakan diri melanjutkan proyek IKN baru di tengah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tak menentu.
"Ini bukan soal pro dan kontra Jokowi, tapi kita bicara tentang good governance dan clean government. Kenapa ibu kota harus pindah buru-buru? Sementara, kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak memungkinkan," kata Refly Harun sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 1 Februari 2022.
Selain itu, Refly Harun juga mengaku tak habis pikir jika masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu dalam kampanye terkait proyek IKN baru, seolah-olah tak ada lagi ruang untuk duduk bersama melihat akar persoalannya.
"Karena itu, saya tidak tahu ya. Selalu ada kampanye yang terbelah antara yang pro dan yang kontra pemerintahan ini, seolah-olah kita tidak bisa lagi duduk bersama untuk melihat letak permasalahannya," ujarnya.
Refly Harun juga mengatakan, DPR saat ini seolah tak lagi berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi, terlebih mayoritas partai politik yang duduk di kursi DPR merupakan partai politik koalisi pemerintah.
Bahkan, dia menilai DPR seolah tak berdaya untuk menolak gagasan Presiden Jokowi khususnya mengenai proyek IKN, hingga rela menggelar rapat semalam suntuk.
"Kalau mengandalkan DPR sebagai pengimbang pemerintah, maka DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai watchdog (pengawas). Karena apapun yang diminta oleh Presiden Jokowi pasti akan disetujui oleh DPR," katanya.
Selain itu, peraih gelar doktoral di Universitas Andalas pada tahun 2016 itu juga menilai DPR tak lagi menjalankan prinsip check and balances serta tak lagi berani bersuara kritis, meski masih ada beberapa anggota DPR yang tetap konsisten mengkritisi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.
"Prinsip check and balances tidak jalan, pengawasan DPR tidak jalan, daya kritis DPR tidak jalan dalam menghadapi setiap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi," ujar dia.
Atas dasar tersebut, Refly Harun meminta kepada semua pihak untuk tak perlu merasa heran jika peran oposisi diambil oleh masyarakat sipil.
Menurutnya, keberadaan masyarakat sipil sebagai oposisi pemerintah merupakan hal yang wajar apabila DPR tak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
"Karena itu, jangan heran dan tidak perlu marah kalau kemudian peran oposisi itu diambil di luar orang-orang mainstream. Jadi bukan oleh political society, tetapi oleh civil society dan itu sah-sah saja," tuturnya. [Democrazy/rkp]
