DEMOCRAZY.ID - Poster deklarasi dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 yang beredar baru-baru ini, menuai spekulasi politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, pasangan capres dan cawapres Prabowo-Jokowi tidak ada larangan secara konstitusi. Bahkan, jika memang Prabowo-Jokowi diduetkan di Pilpres 2024 berpotensi menang. "Secara konstitusional Prabowo-Jokowi tidak ada masalah, dan peluang menang bisa saja cukup besar, mengingat Jokowi masih dominan dan Prabowo sejauh ini tetap yang tertinggi," kata Dedi, Kamis (13/1). Hanya saja persoalannya, apakah Menteri Pertahanan dan Presiden RI itu mau, terutama Jokowi, karena akan muncul anggapan secara etika politik menunjukkan Jokowi haus kekuasaan, hingga merelakan diri turun kelas dari Presiden ke Wapres. "Selain itu, PDIP tentu tidak mudah menempatkan kembali Jokowi dalam kontestasi, karena sel
DEMOCRAZY.ID - Poster deklarasi dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 yang beredar baru-baru ini, menuai spekulasi politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, pasangan capres dan cawapres Prabowo-Jokowi tidak ada larangan secara konstitusi. Bahkan, jika memang Prabowo-Jokowi diduetkan di Pilpres 2024 berpotensi menang. "Secara konstitusional Prabowo-Jokowi tidak ada masalah, dan peluang menang bisa saja cukup besar, mengingat Jokowi masih dominan dan Prabowo sejauh ini tetap yang tertinggi," kata Dedi, Kamis (13/1). Hanya saja persoalannya, apakah Menteri Pertahanan dan Presiden RI itu mau, terutama Jokowi, karena akan muncul anggapan secara etika politik menunjukkan Jokowi haus kekuasaan, hingga merelakan diri turun kelas dari Presiden ke Wapres. "Selain itu, PDIP tentu tidak mudah menempatkan kembali Jokowi dalam kontestasi, karena sel