DEMOCRAZY.ID - Akadmisi Rocky Gerung mengkritik kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang memindahkan ibu kota Negara baru bernama “Nusantara”. Menurut Rocky Gerung, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat di Indonesia sendiri masih diterjang oleh pandemi Covid-19 merupakan langkah konyol. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul “JAUH BANGET! JANGAN BANDINGKAN IQ GIRING DENGAN ANIES” yang diunggah pada Selasa (18/1/2022). “Tapi sekali lagi ini kebijakan yang agak konyol. Ditengah pandemi dalam upaya kita untuk bersiap-siap dengan ketegangan di Asia Pasifik dan China Selatan kita justru buang-buang ibu kota sebagai monument yang dimaksudkan sebagai pencitraan saja,” kata Rocky Gerung. Selain itu Rocky Gerung juga menganggap harusnya Jokowi bisa berpikir jangka panjang mengenai proyek pemindahan ibu kota Negara. Dengan memindahkan ibu kota Negara ke wilayah baru, pastinya akan membebani presiden baru di tahun 2024 mendata
Jokowi Tetapkan Nama Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Rocky Gerung: Kebijakan Konyol!
Januari 18, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Akadmisi Rocky Gerung mengkritik kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang memindahkan ibu kota Negara baru bernama “Nusantara”. Menurut Rocky Gerung, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat di Indonesia sendiri masih diterjang oleh pandemi Covid-19 merupakan langkah konyol. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul “JAUH BANGET! JANGAN BANDINGKAN IQ GIRING DENGAN ANIES” yang diunggah pada Selasa (18/1/2022). “Tapi sekali lagi ini kebijakan yang agak konyol. Ditengah pandemi dalam upaya kita untuk bersiap-siap dengan ketegangan di Asia Pasifik dan China Selatan kita justru buang-buang ibu kota sebagai monument yang dimaksudkan sebagai pencitraan saja,” kata Rocky Gerung. Selain itu Rocky Gerung juga menganggap harusnya Jokowi bisa berpikir jangka panjang mengenai proyek pemindahan ibu kota Negara. Dengan memindahkan ibu kota Negara ke wilayah baru, pastinya akan membebani presiden baru di tahun 2024 mendata