DEMOCRAZY.ID - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dan berbagai kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) melonjak, tetiba warga Jakarta dikejutkan juga dengan kabar ‘ngotot’-nya para wakil rakyat daerah (DPRD) ikut menaikkan pendapatannya atau sebut saja GAJI. Bukan angka kecil, nilainya yang fantastis dan menggunakan uang warga dari APBD 2022 yakni sebesar Rp177 miliar atau naik menjadi Rp26,42 miliar dari sebelumnya itu apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat? Dalam rincian belanja yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran. Sementara (KUA PPAS) 2022, dengan kenaikan ini, setiap anggota Dewan akan mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulannya pada tahun 2022. Meskipun anggaran tunjangan naik, tetapi tidak semua komponen yang diberlakukan sama. Dari komponen tersebut, untuk pada tahun 2022 tidak seluruh tunjangan mengalami kenaikan. Hanya ada empat tunjangan yang mengalami kenaikan hingga menyebabkan gaji anggota dewan Kebon Sirih mening
DEMOCRAZY.ID - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dan berbagai kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) melonjak, tetiba warga Jakarta dikejutkan juga dengan kabar ‘ngotot’-nya para wakil rakyat daerah (DPRD) ikut menaikkan pendapatannya atau sebut saja GAJI. Bukan angka kecil, nilainya yang fantastis dan menggunakan uang warga dari APBD 2022 yakni sebesar Rp177 miliar atau naik menjadi Rp26,42 miliar dari sebelumnya itu apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat? Dalam rincian belanja yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran. Sementara (KUA PPAS) 2022, dengan kenaikan ini, setiap anggota Dewan akan mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulannya pada tahun 2022. Meskipun anggaran tunjangan naik, tetapi tidak semua komponen yang diberlakukan sama. Dari komponen tersebut, untuk pada tahun 2022 tidak seluruh tunjangan mengalami kenaikan. Hanya ada empat tunjangan yang mengalami kenaikan hingga menyebabkan gaji anggota dewan Kebon Sirih mening