Demi Cegah KKN, Muncul Usulan Keluarga Pejabat Negara Dibatasi Aktivitas Bisnisnya

DEMOCRAZY.ID - Belajar dari laporan Ubedillah Badrun terait kasus dugaan KKN anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, pemerintah perlu membuat aturan berupa Undang Undang yang mengatur tentang pembatasan aktivitas bisnis keluarga inti pejabat negara. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi YusranL, Selasa (18/1). Menurut Andi Yusran, salah satu penyebab maraknya KKN di Indonesia adalah kuatnya penetrasi dan pengaruh kekuasaan ke semua sektor kehidupan.  Di sektor ekonomi, misalnya praktik pertukaran kuasa dan kepentingan bisnis marak berlangsung pasca orde baru. "Salah satu wujud modusnya adalah nelalui pengangkatan keluarga pemegang kekuasaan menjadi komisaris perusahaan dan atau melalui koalisi bisnis," demikian kata Andi. Dalam pandangan Andi, KKN bisa dikikis dengan resolusi perubahan regulasi yang dapat mencegah agar praktik pertukaran kuasa dan kepentingan bisnis. "Membuat aturan (undang-undang) pembatasan ak