DEMOCRAZY.ID - Pengusaha buka suara soal pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai adanya usulan pilpres 2024 diundur. Bahlil bilang, dunia usaha setuju bila rangkaian pemilihan umum diundur. Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada dasarnya kebijakan memundurkan pilpres sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah dan pengusaha tidak memiliki kewenangan dan peran apa apa dalam hal ini. Namun, bila keputusan memundurkan pilpres itu diambil secara demokratis dan mementingkan kepentingan umum pengusaha tidak akan menolak. "Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar tentu kami pelaku usaha tidak pada posisi menolak," kata Sarman melalui keterangannya, Selasa (11/1/2022). Sarman mewanti-wanti agar apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksesi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan berusaha k
DEMOCRAZY.ID - Pengusaha buka suara soal pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai adanya usulan pilpres 2024 diundur. Bahlil bilang, dunia usaha setuju bila rangkaian pemilihan umum diundur. Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada dasarnya kebijakan memundurkan pilpres sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah dan pengusaha tidak memiliki kewenangan dan peran apa apa dalam hal ini. Namun, bila keputusan memundurkan pilpres itu diambil secara demokratis dan mementingkan kepentingan umum pengusaha tidak akan menolak. "Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar tentu kami pelaku usaha tidak pada posisi menolak," kata Sarman melalui keterangannya, Selasa (11/1/2022). Sarman mewanti-wanti agar apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksesi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan berusaha k