DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa pemerintah memutuskan semua kebijakan berdasarkan masukan dari berbagai pakar. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah yang memberi diskresi kepada pejabat eselon 1 ke atas dengan membolehkan mereka melakukan karantina mandiri setelah pulang dari luar negeri. "Pemerintah betul-betul melakukan membuat semua policy itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 27 Desember. Lagipula, kata dia, dispensasi karantina pejabat ini tak hanya diterapkan di Indonesia. Tujuan dispensasi ini pun dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. "Apapun mengenai diskresi perjalanan kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku universal, bukan hanya Indonesia. kenapa? karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan p
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa pemerintah memutuskan semua kebijakan berdasarkan masukan dari berbagai pakar. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah yang memberi diskresi kepada pejabat eselon 1 ke atas dengan membolehkan mereka melakukan karantina mandiri setelah pulang dari luar negeri. "Pemerintah betul-betul melakukan membuat semua policy itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 27 Desember. Lagipula, kata dia, dispensasi karantina pejabat ini tak hanya diterapkan di Indonesia. Tujuan dispensasi ini pun dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. "Apapun mengenai diskresi perjalanan kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku universal, bukan hanya Indonesia. kenapa? karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan p