DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) merespons sorotan PKS terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditaksir akan mewariskan utang lebih dari Rp 7.000 triliun.
KSP menyatakan utang Indonesia memang cukup besar tapi masih terkendali.
"Utang kita memang cukup besar, tetapi masih terkendali, dikelola secara hati-hati, aman, dan produktif. Kita perlu tahu bahwa utang itu bersumber dari defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena belanja negara lebih besar daripada penerimaannya. Belanja kita besar, karena ingin melakukan akselerasi pembangunan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono lewat pesan singkat, Jumat (31/12/2021).
"Kalau tidak berutang, artinya tidak ada defisit anggaran, sebenarnya bisa saja. Kita sesuaikan saja belanja kita dengan penerimaan negara, tapi dengan cara seperti itu pembangunan tidak dapat diakselerasi. Jadi utang itu justru terjadi karena kita ingin mengakselerasi pembangunan," sambung Edy.
Edy menjelaskan, kondisi utang Indonesia sebenarnya relatif membaik hingga pandemi COVID-19 datang.
Hal itu berdampak pada penerimaan negara yang anjlok, sedangkan di sisi lain kebutuhan belanja lebih besar, khususnya untuk mengatasi COVID-19.
"Tak terelakkan, defisit membesar, dan harus dibiayai dengan utang. Situasi pelan-pelan akan membaik jika COVID semakin terkendali. Kondisi defisit/utang 2021 lebih baik daripada 2020, dan diharapkan akan terus membaik 2022 dan seterusnya," ujar Edy.
Selain itu, Edy memaparkan mengenai sebagian besar utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dalam rupiah. Menurut dia, risiko hal tersebut jauh lebih rendah.
"Artinya, risikonya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita membiayai defisit anggaran dengan pinjaman LN (dalam valuta asing)," ujar Edy.
Lebih lanjut Edy menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah defisit anggaran dan utang. Upaya dilakukan dari sisi penerimaan dan sisi belanja.
"Dari sisi penerimaan, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan, khususnya dari pajak. Sedangkan dari sisi belanja, pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja, agar setiap rupiah uang negara digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Edy.
PKS Taksir Jokowi Bakal Wariskan Utang Lebih dari Rp 7 Ribu T
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menaksir Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang lebih dari Rp 7.000 triliun.
Sebab, menurut Syaikhu, per September 2021, utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.000 triliun.
"Utang pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp 6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp 10 ribu triliun di akhir tahun 2024 nanti. Artinya, dalam 10 tahun, pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun," kata Syaikhu dalam pidatonya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/2021).
Syaikhu menyebut utang negara yang besar itu akan ditanggung presiden di periode setelahnya nanti.
Bahkan dia menilai, dengan utang itu, pembangunan nasional di periode yang akan datang akan terhambat.
"Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang," katanya. [Democrazy/dtk]
