DEMOCRAZY.ID - Fraksi PKS menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, meski DPR sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN). Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah selain pemindahan ibu kota negara. “Tegas posisi F-PKS DPR RI menolak rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Begitu banyak PR kita yang mendesak, seperti pandemi COVID-19, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Mardani, Senin (13/12). Ia menyebutkan banyak risiko pemindahan ibu kota, salah satunya akan merusak daerah Kalimantan yang selama ini dikenal sebagai kawasan hutan tropis. “Pulau Kalimantan termasuk Kaltim di dalamnya, selama ini dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut. Kaltim sendiri menyumbang 12,6 juta hektar (31%) kawasan hutan di dalamnya. PKS tidak ingin ada dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air
DEMOCRAZY.ID - Fraksi PKS menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, meski DPR sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN). Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah selain pemindahan ibu kota negara. “Tegas posisi F-PKS DPR RI menolak rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Begitu banyak PR kita yang mendesak, seperti pandemi COVID-19, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Mardani, Senin (13/12). Ia menyebutkan banyak risiko pemindahan ibu kota, salah satunya akan merusak daerah Kalimantan yang selama ini dikenal sebagai kawasan hutan tropis. “Pulau Kalimantan termasuk Kaltim di dalamnya, selama ini dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut. Kaltim sendiri menyumbang 12,6 juta hektar (31%) kawasan hutan di dalamnya. PKS tidak ingin ada dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air