DEMOCRAZY.ID - Para buruh meminta kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi bisa diikuti oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Buruh pun sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hal tersebut. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah daerah sudah semestinya mengikuti langkah Anies merevisi dan menaikkan UMP. Bhima juga mengingatkan jangan sampai kepala daerah takut akan lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah. "Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada waktu. Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah," ungkap Bhima kepada detikcom, Jumat (24/12/2021). Seperti diketahui, Anies Baswedan baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP tahun 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Namun direvisi menjadi naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya. Bhima menegaskan ap
DEMOCRAZY.ID - Para buruh meminta kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi bisa diikuti oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Buruh pun sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hal tersebut. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah daerah sudah semestinya mengikuti langkah Anies merevisi dan menaikkan UMP. Bhima juga mengingatkan jangan sampai kepala daerah takut akan lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah. "Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada waktu. Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah," ungkap Bhima kepada detikcom, Jumat (24/12/2021). Seperti diketahui, Anies Baswedan baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP tahun 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Namun direvisi menjadi naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya. Bhima menegaskan ap