DEMOCRAZY.ID - PKS tegas menolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan yang diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus itu dinilai dapat melegalkan zina atau mengecualikan kekerasan seksual jika ada persetujuan korban. Sejumlah kader seperti Hidayat Nur Wahid (HNW), Mardani Ali Sera, hingga anggota Komisi X Fraksi PKS telah meminta aturan tersebut dicabut. Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al Jufri, juga menyebut bahwa Permendikbud 30 bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. “Kadang-kadang itu cover luarnya indah. Permendikbud 30 judulnya memang bagus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tapi coba baca isinya, di Pasal 5 tercantum pengertian kekerasan seksual yang dibatasi 'tanpa persetujuan korban',” kata Salim Segaf dalam acara dialog kebangsaan bertema ‘Bela Negara Tanggungjawab Bersama’ di YouTube PKS, Rabu (10/11). “Artinya jika ada
DEMOCRAZY.ID - PKS tegas menolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan yang diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus itu dinilai dapat melegalkan zina atau mengecualikan kekerasan seksual jika ada persetujuan korban. Sejumlah kader seperti Hidayat Nur Wahid (HNW), Mardani Ali Sera, hingga anggota Komisi X Fraksi PKS telah meminta aturan tersebut dicabut. Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al Jufri, juga menyebut bahwa Permendikbud 30 bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. “Kadang-kadang itu cover luarnya indah. Permendikbud 30 judulnya memang bagus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tapi coba baca isinya, di Pasal 5 tercantum pengertian kekerasan seksual yang dibatasi 'tanpa persetujuan korban',” kata Salim Segaf dalam acara dialog kebangsaan bertema ‘Bela Negara Tanggungjawab Bersama’ di YouTube PKS, Rabu (10/11). “Artinya jika ada