DEMOCRAZY.ID - Kemenkumham membantah bahwa praktek jual beli jabatan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Indonesia Monitoring, merupakan sebuah kebijakan. Meski demikian, Kemenkumham mengapresiasi masyarakat yang bersedia melaporkan praktek jual beli jabatan, sehingga citra positif kementerian yang dipimpin Menteri Yassona Laoly itu terjaga. “Terkait Isu jual beli jabatan ini, saya yakinkan itu bukan kebijakan. Aturannya (kenaikan jabatan) sudah sangat jelas dan juga sanksinya,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Heni Susila Wardoyo dalam acara dialog webinar buka-bukaan isu jual beli jabatan di Kemenkumham, dikutip Minggu (28/11/2021). Heni mengatakan, pihaknya terus berupaya menjawab dan meluruskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan jual beli jabatan di Kemenkumham. “Ini memang harus seperti itu (menyampaikan laporan langsung ke Inspektorat Kemenkumham). Jadi tidak hanya melempar isu. Kami tidak alergi (kritik d
DEMOCRAZY.ID - Kemenkumham membantah bahwa praktek jual beli jabatan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Indonesia Monitoring, merupakan sebuah kebijakan. Meski demikian, Kemenkumham mengapresiasi masyarakat yang bersedia melaporkan praktek jual beli jabatan, sehingga citra positif kementerian yang dipimpin Menteri Yassona Laoly itu terjaga. “Terkait Isu jual beli jabatan ini, saya yakinkan itu bukan kebijakan. Aturannya (kenaikan jabatan) sudah sangat jelas dan juga sanksinya,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Heni Susila Wardoyo dalam acara dialog webinar buka-bukaan isu jual beli jabatan di Kemenkumham, dikutip Minggu (28/11/2021). Heni mengatakan, pihaknya terus berupaya menjawab dan meluruskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan jual beli jabatan di Kemenkumham. “Ini memang harus seperti itu (menyampaikan laporan langsung ke Inspektorat Kemenkumham). Jadi tidak hanya melempar isu. Kami tidak alergi (kritik d