DEMOCRAZY.ID - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyoroti polemik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021. Sebelumnya, DPR menilai Permendikbud Ristek ini multitafsir. Sebab, dalam peraturan itu terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap mengandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. Terkait hal tersebut, Ryamizard menyatakan kekecewaannya terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. "Saya juga agak kecewa pada Mendikbud," ujar Ryamizard dalam 'Dialog Kebangsaan, Bela Negara Tanggung Jawab Bersama', yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara daring, Rabu, 10 November. Ryamizard lantas menyinggung soal perlunya penanaman wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, penanaman nilai moral d
DEMOCRAZY.ID - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyoroti polemik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021. Sebelumnya, DPR menilai Permendikbud Ristek ini multitafsir. Sebab, dalam peraturan itu terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap mengandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. Terkait hal tersebut, Ryamizard menyatakan kekecewaannya terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. "Saya juga agak kecewa pada Mendikbud," ujar Ryamizard dalam 'Dialog Kebangsaan, Bela Negara Tanggung Jawab Bersama', yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara daring, Rabu, 10 November. Ryamizard lantas menyinggung soal perlunya penanaman wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, penanaman nilai moral d