DEMOCRAZY.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mendukung koruptor untuk dihukum mati. Ia menilai perlu adanya revisi UU Tipikor untuk mengakomodir aturan mengenai hal tersebut. "Setuju (koruptor dihukum mati). Bahkan saya pernah menyampaikan perlu dibuat pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana koruptor bisa dikenakan hukuman hari ini," kata dia dalam diskusi "Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi, Terorisme Untuk Pembangunan SDM Unggul di Era Vuca" di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (24/11). Ia juga yakin semua pihak setuju koruptor diberikan hukuman maksimal. Termasuk hukuman mati. "Kami, KPK, dan segenap seluruh anak bangsa yakin bahwa para pelaku korupsi itu harus dilakukan hukuman mati. Tapi ingat negara kita negara adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah hukum menjadi panglima. Semua proses harus mengikuti prosedur hukum," kata dia. Aturan mengenai hukuman mati hanya terdapat pada Pasal 2 UU Tipikor saja. Dalam pasal tersebut terdapat sejumlah s
DEMOCRAZY.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mendukung koruptor untuk dihukum mati. Ia menilai perlu adanya revisi UU Tipikor untuk mengakomodir aturan mengenai hal tersebut. "Setuju (koruptor dihukum mati). Bahkan saya pernah menyampaikan perlu dibuat pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana koruptor bisa dikenakan hukuman hari ini," kata dia dalam diskusi "Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi, Terorisme Untuk Pembangunan SDM Unggul di Era Vuca" di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (24/11). Ia juga yakin semua pihak setuju koruptor diberikan hukuman maksimal. Termasuk hukuman mati. "Kami, KPK, dan segenap seluruh anak bangsa yakin bahwa para pelaku korupsi itu harus dilakukan hukuman mati. Tapi ingat negara kita negara adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah hukum menjadi panglima. Semua proses harus mengikuti prosedur hukum," kata dia. Aturan mengenai hukuman mati hanya terdapat pada Pasal 2 UU Tipikor saja. Dalam pasal tersebut terdapat sejumlah s