DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan penyelenggaraan negara yang bersih tidak bisa dipisahkan dari prinsip keterbukaan. Dari situ, lanjut dia, kemudian diatur kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan mereka setiap tahun. "Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tersebut dapat diakses secara bebas oleh publik. Tujuannya agar masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi individu-individu penyelenggara negara, antara lain dengan memantau perkembangan kekayaan mereka," ujar Firli seperti dikutip dari akun Twitter @firlibahuri , Selasa, 9 November 2021. Disebutkan, kewajiban penyampaian LHKPN sudah diatur sejak lebih dari dua dekade lalu, diawali dengan penerbitan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketentuan terkait dengan LHKPN diperjelas dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pind
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan penyelenggaraan negara yang bersih tidak bisa dipisahkan dari prinsip keterbukaan. Dari situ, lanjut dia, kemudian diatur kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan mereka setiap tahun. "Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tersebut dapat diakses secara bebas oleh publik. Tujuannya agar masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi individu-individu penyelenggara negara, antara lain dengan memantau perkembangan kekayaan mereka," ujar Firli seperti dikutip dari akun Twitter @firlibahuri , Selasa, 9 November 2021. Disebutkan, kewajiban penyampaian LHKPN sudah diatur sejak lebih dari dua dekade lalu, diawali dengan penerbitan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketentuan terkait dengan LHKPN diperjelas dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pind