DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemkab Klaten mengalokasikan anggaran lanjutan gedung serbaguna yang diberi nama Grha Megawati di APBD 2022 senilai Rp 19 miliar.
Anggaran yang sudah disetujui di pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 itu rencananya digunakan membangun pagar dan paving.
"Iya betul sudah disetujui di pembahasan, kalau tidak salah kemarin Rp 19 miliar. Itu untuk pagar dan lainnya, agar gedung bisa segera digunakan, tidak untuk pagar saja tapi detail teknisnya di dinas terkait," ungkap Ketua Komisi III DPRD Klaten yang membidangi pembangunan, Basuki Effendi kepada detikcom, usai rapat paripurna persetujuan Raperda di DPRD, Kamis (28/10/2021).
Basuki menjelaskan anggaran Rp 19 miliar itu merupakan anggaran lanjutan dari tahun sebelumnya.
Sebab tahun depan gedung serbaguna itu ditargetkan sudah bisa digunakan.
"Karena targetnya 2022 gedung bisa digunakan. Itu anggaran lanjutan untuk menyelesaikan agar gedung bisa segera digunakan," papar Basuki.
Basuki menerangkan pembangunan Grha Megawati tahun ini merampungkan pembuatan dapur, masjid dan paving depan.
Dia menyebut pihaknya sempat mengajukan usulan pengurangan anggaran tapi gagal.
"Akhirnya diputuskan di badan anggaran, tidak ada pengurangan. Alasannya agar bisa segera digunakan masyarakat," terang Basuki.
Basuki menjelaskan saat ini Grha Megawati itu telah menyerap anggaran sekitar Rp 65 miliar. Sedangkan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp 90 miliar.
"Total kurang lebih sampai saat ini Rp 65 miliar. Total nantinya Rp 90 miliar kalau tidak salah," imbuh Basuki.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Klaten, HM Nurholis Madjid.
Nurcholis menyebut pihaknya sempat mempertanyakan anggaran pembuatan pagar senilai Rp 19 miliar itu saat rapat KUA PPAS di komisi.
"Itu untuk pembuatan pagar dan lain-lain totalnya Rp 19 miliar. Kemarin sudah dirapatkan dengan dinas, sempat ada yang keberatan tapi akhirnya disetujui," terang Nurcholis.
Dia menerangkan keberatan soal nilai anggaran itu muncul karena ada pos yang dinilai lebih membutuhkan.
Nurcholis pun mencontohkan kegiatan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menyisakan belasan ribu rumah.
"Karena masih banyak kegiatan tertunda dua tahun ini karena COVID. Termasuk rehab RTLH yang jumlahnya 15.000 rumah," terang Nurcholis.
Dia menyebut anggaran Rp 19 miliar itu sebenarnya bisa dikurangi sekitar Rp 2 miliar.
Pengurangan anggaran itu pun dinilai bisa dimanfaatkan untuk pos lainnya.
"Taruhlah digeser Rp 2 miliar kan bisa untuk kegiatan lain. Meskipun sudah selesai di KUA masih memungkinkan berubah di RAPBD tetapi biasanya jika lolos di KUA tinggal pengesahan saja," sambung Nurcholis sambil tersenyum.
Terpisah, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengatakan anggaran Rp 19 miliar itu baru disetujui di KUA PPAS.
Dia menerangkan nantinya anggaran itu bakal dibahas lagi saat rapat RAPBD.
"Ini kan masih KUA PPAS, nanti kan masih ada pembahasan RAPBD. Anggaran memang banyak, nanti kalau terlalu besar bisa dibahas," sebut Yoga.
Yoga menerangkan anggaran Rp 19 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pembuatan pagar dan paving. Nantinya pagar di Grha Megawati itu bakal dibuat hingga ke belakang.
"Yang Grha Megawati gedungnya sudah, paving perlu dan untuk perlengkapan lainnya kan pagar belum. Nanti kan memutar sampai belakang, tidak pagar saja tapi ada paving juga untuk parkiran yang nantinya menampung ribuan kendaraan," terang Yoga.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Klaten membangun gedung serbaguna dengan anggaran sekitar Rp 90 miliar.
Pembangunan Grha Megawati ini dibiayai dari APBN dan APBD Klaten.
"Gedung ini adalah gedung serbaguna. Dari ketentuan tidak ada yang kami langgar mulai dari proses perencanaan, anggaran dan pelaksanaan," jelas Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani kepada detikcom, Jumat (19/2). [Democrazy/dtk]
