DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan pemerintah yang resmi menurunkan harga tes PCR menjadi Rp275 ribu.
Rocky Gerung mengatakan bahwa turunnya harga tes PCR ini memang sudah didasari oleh adanya permainan ‘fee’ oleh para penguasa.
Ia bahkan menduga bahwa harga asli dari tes PCR ini hanya berkisar Rp80 ribu seperti layaknya di India.
“Kalau dibandingkan dengan harga ekonomisnya itu Rp80 ribu sebetulnya,” kata Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official pada 28 Oktober 2021.
Menurut Rocky Gerung, pemerintah bisa saja memesan tes PCR dari India dengan harga yang jauh lebih murah.
Namun hal ini tak bisa dilakukan lantaran pemerintah dan para penyelenggara tes PCR ini sejak awal sudah bermain dengan harga tes PCR ini.
“Jadi memang ini soalnya karena dibelakangnya ada permainan fee,” ujar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menganggap bahwa para importir tes PCR ini memang dikuasai oleh kekuasaan untuk merampok uang rakyat dengan dalih tes PCR.
Rocky Gerung juga mengatakan bahwa turunnya harga PCR menjadi Rp275 ribu masih memberikan untung yang berlimpah bagi para pengusaha dan juga pemerintah.
“Sebetulnya bisa kita bayangkan bahwa para importir ini disponsori oleh kekuasaan,” ungkapnya.
Secara terang-terangan, Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa kebijakan tes PCR ini telah merampok uang rakyat.
Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa pemerintah ikut berperan dalam perampokan uang rakyat ini.
Hal ini karena, ia menyebut bahwa negara sebetulnya sejak awal sudah tahu bahwa harga tes PCR ini bisa diturunkan sejak dulu.
Namun kenyataannya, pemerintah justru diam saja ketika harga PCR mencapai jutaan rupiah dan kini baru bereaksi usai dikritik oleh banyak pihak.
“Jadi mesti ada audit yang betul-betul untuk memperlihatkan bahwa ini rampok, jadi kita ini dirampok oleh penyelenggara PCR dan perampokan itu disponsori oleh negara,” jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga mengatakan bahwa harga tes PCR ini bisa saja dipidanakan lantaran dianggap sebagai penipuan dan mengambil uang rakyat saat kesusahan.
“Itu bisa dijadikan pidana karena mengambil keuntungan pada saat rakyat mengalami penderitaan dan itu melanggar Undang-undang kesehatan,” tandasnya. [Democrazy/kabes]
